KMB-SUKSESI - Sikap Politik Belanja 19 M Kantor Bupati
Pending pembangunan/rehab kantor Pemda Banyuwangi Rp. 19 M dari APBD 2012. Pernyataan itu disampaikan Sumantri Sudomo, SE, Ketua DPD Partai Golkar langsung kepada SUKSESI, 18 Januari 2012. Meski masih sebatas wacana politik, sikap bupati Abd. Azwar Anas membelanjakan belasan milyar hanya untuk bangun/rehab kantor Pemda tidak pantas untuk dilaksanakan tahun ini.
Pasalnya, tahun pertama pemerintahan bupati, sikap partai koalisi satu diantaranya PG masih member raport merah kinerja pemerintahan. Sehingga rencana bangun kantor bupati berlantai tiga terkesan mengabaikan peringatan partai koalisi.
Seharusnya bupati, lanjut Sumantri, memperbanyak program kerakyatan salah satunya konsentrasi peningkatan pengamanan produk pangan sector pertanian yang harus diutamakan. “Lihat petani, kondisinya memprihatinkan. Harga beras selangit ekonomi masyarakat masih belum menentu,” imbuhnya.
Ketua PG itu pun juga sudah mengingatkan kader partai di DPRD agar lebih jeli dan teliti dalam menyusun belanja APBD. “Sudah kita ingatkan, kalau tidak diindahkan tentu akan kami sangsi,” ungkapnya.
Penolakan juga datang dari DPC GERINDRA Banyuwangi. Mustoli, Sekretaris partai itu mengatakan pembelanjaan anggaran Rp. 19 M pemborosan uang Negara. Sudah tentu GERINDRA akan menolak pembangunan itu. “DPD dan DPP sudah kita surat sikap DPC Banyuwangi,” kata Mustoli.
Sikap partai lainnya, - Gedung-gedung SKPD masih layak untuk digunakan sehingga tidak membutuhkan kantor baru. -Terkait dengan aspek manfaat & efektifitas kinerja, seluruh SKPD di banyuwangi jarak tempuhnya masih bisa di tempuh antara 5-10 menit dan yang paling penting di Banyuwangi tidak ada macet seperti Jakarta. - Banyak hal-hal lain yang lebih Pro Rakyat misal perbaikan infrastruktur jalan, sarana pendidikan, pemberian kredit lunak bagi PKL & UMKM dll yang masih memerlukan dana dari pada proyek mercusuar yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat kecil.
Langkah konstitusional partai Prabowo Subiyanto, yakni memerintah kepada Fraksi GERINDRA DPRD menolak proyek itu. Mengerahkan segenap elemen Partai GERINDRA untuk menggagalkan proyek MERCUSUAR dan mengalokasikan 19 Milyar, untuk kepentingan rakyat banyuwangi. (coi)
Pending pembangunan/rehab kantor Pemda Banyuwangi Rp. 19 M dari APBD 2012. Pernyataan itu disampaikan Sumantri Sudomo, SE, Ketua DPD Partai Golkar langsung kepada SUKSESI, 18 Januari 2012. Meski masih sebatas wacana politik, sikap bupati Abd. Azwar Anas membelanjakan belasan milyar hanya untuk bangun/rehab kantor Pemda tidak pantas untuk dilaksanakan tahun ini.
Pasalnya, tahun pertama pemerintahan bupati, sikap partai koalisi satu diantaranya PG masih member raport merah kinerja pemerintahan. Sehingga rencana bangun kantor bupati berlantai tiga terkesan mengabaikan peringatan partai koalisi.
Seharusnya bupati, lanjut Sumantri, memperbanyak program kerakyatan salah satunya konsentrasi peningkatan pengamanan produk pangan sector pertanian yang harus diutamakan. “Lihat petani, kondisinya memprihatinkan. Harga beras selangit ekonomi masyarakat masih belum menentu,” imbuhnya.
Ketua PG itu pun juga sudah mengingatkan kader partai di DPRD agar lebih jeli dan teliti dalam menyusun belanja APBD. “Sudah kita ingatkan, kalau tidak diindahkan tentu akan kami sangsi,” ungkapnya.
Penolakan juga datang dari DPC GERINDRA Banyuwangi. Mustoli, Sekretaris partai itu mengatakan pembelanjaan anggaran Rp. 19 M pemborosan uang Negara. Sudah tentu GERINDRA akan menolak pembangunan itu. “DPD dan DPP sudah kita surat sikap DPC Banyuwangi,” kata Mustoli.
Sikap partai lainnya, - Gedung-gedung SKPD masih layak untuk digunakan sehingga tidak membutuhkan kantor baru. -Terkait dengan aspek manfaat & efektifitas kinerja, seluruh SKPD di banyuwangi jarak tempuhnya masih bisa di tempuh antara 5-10 menit dan yang paling penting di Banyuwangi tidak ada macet seperti Jakarta. - Banyak hal-hal lain yang lebih Pro Rakyat misal perbaikan infrastruktur jalan, sarana pendidikan, pemberian kredit lunak bagi PKL & UMKM dll yang masih memerlukan dana dari pada proyek mercusuar yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat kecil.
Langkah konstitusional partai Prabowo Subiyanto, yakni memerintah kepada Fraksi GERINDRA DPRD menolak proyek itu. Mengerahkan segenap elemen Partai GERINDRA untuk menggagalkan proyek MERCUSUAR dan mengalokasikan 19 Milyar, untuk kepentingan rakyat banyuwangi. (coi)
