
Kenapa negeri yang kaya raya seperti Indonesia masih banyak rakyatnya yang miskin, dan banyak kebijakan dan realitas yang tak masuk akal serta merugikan??? Hal ini karena perunding dan pengambil keputusan tidak peduli atau terjebak dalam kolusi dan korupsi.
Banyak perundingan, kebijakan dan keputusan-keputusan yang merugikan Negara dan rakyat sengaja diambil dan dibiarkan, jadilah kita dijuluki Negara paling enak untuk melakukan korupsi, menyedihkan !!!!!
Korupsi memang bukan hanya dalam bentuk uang tapi juga mungkin dalam bentuk kebikjasanaan, perundingan atau ayat-ayat keputusan. Dampak keputusan terjadi kerugian Negara, namun si-perunding atau pengambil keputusan menjadi untung, karena untuk itu dia mendapatkan imbalan.
Korupsi model ini belakangan terbukti terjadi juga di parlemen kita, dari beberapa legislator kita yang nampak ditindak KPK dan kini berada dibalik jeruji besi, dari akibat terbuktinya keputusan-keputusan diparlemen yang di latar belakangi sogokan uang. seperti Keputusan pengangkatan Deputi senior Gubenur Bank Indonesia, yang konon setiap anggota dewan menerima uang ratusan juta rupiah. Belum lagi berita hangat di beberapa media, dengan tertangkapnya Sekdakota Semarang yang berusaha melancarkan pembahasan APBD-nya dengan cara memberikan amplop berisi uang kepada anggota DPRD hingga tertangkap KPK. Sungguh terlalu, kata bang H. Rhoma Irama, mereka yang mengaku wakil rakyat justru mengambil keputusan dengan sogokan uang dari rakyat.
Korupsi lewat ayat-ayat perundingan atau keputusan seperti ini justru lebih merugikan,karena akibatnya bukan hanya kerugian ekonomi,tapi bahkan mungkin pelemahan bangsa dan penderitaan rakyat akan berkepanjangan,karena itu rakyat bangsa ini juga harus KRITIS. (penulis adalah Koordinator FKSP-B dan wartawan SUKSESI biro Banyuwangi)
Banyak perundingan, kebijakan dan keputusan-keputusan yang merugikan Negara dan rakyat sengaja diambil dan dibiarkan, jadilah kita dijuluki Negara paling enak untuk melakukan korupsi, menyedihkan !!!!!
Korupsi memang bukan hanya dalam bentuk uang tapi juga mungkin dalam bentuk kebikjasanaan, perundingan atau ayat-ayat keputusan. Dampak keputusan terjadi kerugian Negara, namun si-perunding atau pengambil keputusan menjadi untung, karena untuk itu dia mendapatkan imbalan.
Korupsi model ini belakangan terbukti terjadi juga di parlemen kita, dari beberapa legislator kita yang nampak ditindak KPK dan kini berada dibalik jeruji besi, dari akibat terbuktinya keputusan-keputusan diparlemen yang di latar belakangi sogokan uang. seperti Keputusan pengangkatan Deputi senior Gubenur Bank Indonesia, yang konon setiap anggota dewan menerima uang ratusan juta rupiah. Belum lagi berita hangat di beberapa media, dengan tertangkapnya Sekdakota Semarang yang berusaha melancarkan pembahasan APBD-nya dengan cara memberikan amplop berisi uang kepada anggota DPRD hingga tertangkap KPK. Sungguh terlalu, kata bang H. Rhoma Irama, mereka yang mengaku wakil rakyat justru mengambil keputusan dengan sogokan uang dari rakyat.
Korupsi lewat ayat-ayat perundingan atau keputusan seperti ini justru lebih merugikan,karena akibatnya bukan hanya kerugian ekonomi,tapi bahkan mungkin pelemahan bangsa dan penderitaan rakyat akan berkepanjangan,karena itu rakyat bangsa ini juga harus KRITIS. (penulis adalah Koordinator FKSP-B dan wartawan SUKSESI biro Banyuwangi)